KanalSatu.id – PATI, – Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah fungsi anggaran, dimana setiap tahunnya anggota DPRD mendapatkan dana yang disebut pokok pikiran atau pokir. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pun mengingatkan kepada para anggotanya untuk berhati-hati dalam melaksanakan dana pokir. Ia menegaskan bahwa penggunaan pokir harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab jika dana pokir disalahgunakan apalagi digunakan untuk kepentingan kelompok, Ali khawatir anggotanya bisa berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama dengan pihak eksekutif.
“Kami harap pokir DPRD sebagai aspirasi masyarakat tidak salah langkah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan soal proyek-proyek dari pokir dewan agar tidak ada pembagian komisi dengan besaran tertentu. Hal itu nantinya akan berdampak pada kualitas proyek yang dikerjakan.
“DPRD harus bisa saling menjaga dan mengawasi mekanisme Pokir agar tidak diselewengkan atau komisi yang dibagi-bagi,” tambah Ali.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengajak anggotanya untuk senantiasa memegang amanah yang diberikan dari rakyat.
Termasuk nantinya kepada anggota DPRD Pati baru yang rencananya akan dilantik pada tanggal 27 Agustus mendatang, diharapkan bisa segera beradaptasi dengan tugas sebagai wakil rakyat. Termasuk penggunaan dana pokir agar tidak diselewengkan.
“Saya sampaikan, nanti di awal DPRD terpilih, setelah dilantik agar dilakukan sosialisasi soal penanganan dan penegakan hukum di lingkup DPRD Pati,” tutup pria asal Kayen itu. (Adv)
