PATI – KanalSatu.id, Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten Pati pada awal 2027 membutuhkan persiapan informasi yang matang. DPRD Pati meminta sosialisasi dilakukan secara berjenjang agar masyarakat di seluruh desa mendapatkan pemahaman yang sama.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, mengatakan banyaknya desa yang terlibat dalam Pilkades serentak membuat penyampaian informasi harus dilakukan secara terkoordinasi.
Menurutnya, pemerintah kabupaten perlu memastikan informasi mengenai aturan dan tahapan pemilihan dapat diteruskan hingga tingkat kecamatan dan pemerintah desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya pelaksanaan Pilkades, tetapi juga memahami mekanisme yang harus diikuti.
“Setelah regulasi selesai, sosialisasi harus menjadi perhatian. Masyarakat perlu memahami aturan dan tahapan yang berlaku sehingga tidak muncul informasi yang simpang siur,” kata Suharmanto.
Ia menilai informasi yang tidak seragam dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan setelah regulasi terbaru ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan Pilkades.
Suharmanto juga menekankan pentingnya penyampaian informasi sejak awal. Menurutnya, masyarakat membutuhkan waktu untuk memahami berbagai ketentuan sebelum seluruh tahapan pemilihan dimulai.
“Semakin awal masyarakat mendapatkan informasi yang benar, semakin kecil potensi kesalahpahaman. Ini penting untuk menjaga proses Pilkades tetap aman dan tertib,” ujarnya.
Sementara itu, penyelesaian regulasi masih menjadi bagian dari tahapan persiapan. Perda dan Perbup yang mengatur Pilkades perlu diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 serta ketentuan teknis dari Permendagri yang masih ditunggu.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin sebelumnya memastikan Pilkades tetap diarahkan berlangsung secara serentak pada awal 2027. DPRD juga menyatakan siap melakukan pembahasan setelah aturan teknis dari pemerintah pusat diterbitkan.
Suharmanto berharap pemerintah dapat menggunakan waktu persiapan dengan sebaik-baiknya. Selain menyelesaikan regulasi, pemerintah juga diharapkan membangun pola komunikasi yang jelas agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama ketika tahapan Pilkades dimulai. (ADV)
