PATI – KanalSatu.id, Persoalan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Dewan menilai diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk mengawasi penyaluran gas melon agar manfaat subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada Peraturan Bupati yang secara rinci mengatur pengawasan LPG subsidi. Kondisi tersebut dinilai membuat pengendalian distribusi di lapangan belum berjalan optimal.
Menurut Muslihan, keberadaan Perbup akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Secara spesifik Perbup yang detail belum ada. Makanya kita mendorong itu supaya semuanya memahami aturan yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa LPG 3 kilogram saat ini digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tertentu menjadi tidak terkendali.
Fenomena tersebut berdampak pada sering terjadinya kelangkaan LPG bersubsidi di sejumlah wilayah. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota disebut menjadi kelompok yang paling sering merasakan kesulitan memperoleh tabung gas melon.
Selain persoalan ketersediaan barang, DPRD Kabupaten Pati juga menemukan adanya harga jual LPG subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam beberapa kasus, harga yang dibayar masyarakat jauh lebih tinggi dibanding HET yang telah ditetapkan.
Karena itu, DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret melalui penyusunan regulasi khusus yang dapat memperkuat pengawasan distribusi LPG subsidi.
Muslihan menilai penertiban perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari distribusi hingga penjualan kepada konsumen. Dengan pengawasan yang lebih ketat, subsidi pemerintah diharapkan tidak salah sasaran dan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah sesuai tujuan awal program. (Adv)
