BOYOLALI – KanalSatu.id, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah meraih Juara I KKPD Award 2026. Penghargaan diserahkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, di Asrama Donohudan Boyolali, Selasa (28/7/2026).
Penghargaan yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah itu, merupakan bentuk apresiasi bagi OPD Pemprov Jateng, yang telah mengimplementasikan transaksi nontunai melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk belanja daerah.
Terpilih sebagai Juara II Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah, dan Juara III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Iwanuddin menyampaikan, penggunaan KKPD tidak hanya meningkatkan akuntabilitas penggunaan uang persediaan, tetapi juga turut mendorong digitalisasi ekonomi lokal. Sebab, dengan KKPD, OPD dapat bertransaksi langsung dengan para pelaku UMKM lokal secara nontunai.
“Pertama, mulai dimodifikasi tidak ada lagi yang manual-manual. Yang kedua, sistem ini mampu membuat solusi untuk pengembangan-pengembangan, terutama bagaimana kebutuhan kita di anggaran yang akan datang,” bebernya.
Ditambahkan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan akuntabilitas harus tercatat, terbaca, dan dipertanggungjawabkan, melalui sistem yang terintegrasi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Terima kasih kepada BPKAD, yang telah menjaga marwah pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik,” ujar Iwanuddin.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Sanadi menyampaikan, kriteria penilaian KKPD Award 2026 didasarkan pada persentase realisasi belanja dan ragam jenis belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
“Jadi, memang kegiatan KKPD Award merupakan penghargaan bagi rekan-rekan di OPD Pemprov Jateng, yang telah menyikapi digitalisasi dalam transaksi keuangan,” jelasnya.
Sanadi menjelaskan, transaksi keuangan saat ini tidak lagi terbatas pada uang tunai, tetapi tren global menunjukkan pergeseran menuju cashless society sebagai bagian dari modernisasi perekonomian.
“Diharapkan seluruh OPD di Provinsi Jawa Tengah semakin termotivasi untuk meningkatkan kuantitas dan variasi penggunaan KKPD, dan meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien melalui implementasi transaksi nontunai,” pungkasnya.
(Humas Jateng)
