PATI – KanalSatu.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mengajukan usulan agar status penanganan kekeringan dinaikkan dari siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana. Usulan ini muncul menyusul semakin meluasnya wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Pati.
Mengacu pada data BPBD per Senin (14/9/2026), tercatat sebanyak 36 desa yang tersebar di 10 kecamatan mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 14.410 jiwa terdampak krisis air bersih akibat kekeringan yang berkepanjangan.
Kepala Bidang Kegawatdaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pati, Suntoro, menjelaskan bahwa usulan kenaikan status ini didasarkan pada kondisi di lapangan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Untuk desa minimal itu 4 Kecamatan dan masing-masing Kecamatan itu 4 Desa. Kalau untuk lahannya keadaan darurat sekitar 1.200 lahan kekeringan (Pertanian),” ujar Suntoro.
Saat ini, usulan tersebut baru sampai pada tahap pengajuan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati. BPBD berharap surat rekomendasi dari Sekda dapat segera diterbitkan dan diteruskan kepada Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, sebagai dasar penetapan status.
“Bu Sekda untuk memberikan rekomendasi kepada Pak Plt Bupati untuk ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat bencana,” terangnya.
Suntoro menambahkan, tujuan utama dari kenaikan status ini adalah agar proses penanganan bencana kekeringan dapat berjalan secara lintas sektoral, tidak hanya ditangani oleh satu atau dua organisasi perangkat daerah (OPD) saja.
“Dengan harapan apa, semua potensi cepat tertangani, bulan satu dua OPD yang jalan, tetapi semua lini berjalan,” jelasnya.
Selain mengusulkan kenaikan status, BPBD Pati juga telah membahas skema penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) yang rencananya akan dialokasikan untuk mendukung operasional truk tangki air. Truk-truk tersebut nantinya berperan penting dalam menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan. (RED)
