PATI – KanalSatu.id, DPRD Kabupaten Pati menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik Program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara selektif dan mengacu pada data kesejahteraan yang valid. Hal itu dilakukan agar seluruh penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga miskin maupun kurang mampu.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi aspek paling penting dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
“Kami harus memastikan bersama Dinsos, bahwa siswa-siswi yang masuk di Sekolah Rakyat ini berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan Program Sekolah Rakyat sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, seluruh tahapan seleksi harus mampu menjamin bahwa bantuan pendidikan diterima oleh keluarga yang benar-benar berhak.
Menurut Teguh, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus dijadikan dasar utama dalam melakukan validasi. Dengan menggunakan basis data tersebut, potensi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat dapat diminimalkan.
Selain meminta validasi dilakukan secara cermat, DPRD Kabupaten Pati juga mendorong pemerintah desa dan kecamatan ikut aktif menyosialisasikan program kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar keluarga yang memenuhi syarat tidak kehilangan kesempatan hanya karena kurang memperoleh informasi.
Teguh mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPRD Kabupaten Pati terus memantau perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat melalui laporan yang diterima dari Dinas Sosial. Berdasarkan laporan tersebut, mayoritas peserta didik yang telah diterima memang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kami pantau dan ada laporan memang yang diterima di sana orang tidak mampu. Kalau ada yang mampu diterima ya ada tanda kutip dan perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Ia berharap proses seleksi tetap berlangsung secara transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat dapat terus terjaga. DPRD Kabupaten Pati juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat miskin benar-benar memberikan manfaat secara adil dan tepat sasaran. (Adv)
