PATI – KanalSatu.id, Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pati menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan penyampaian pandangan umum merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, setiap fraksi memiliki kesempatan menyampaikan penilaian, kritik, maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
Ali menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten Pati menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut.
“Dari tujuh fraksi menyampaikan pendapatnya, di antaranya ada WDP dan akan kita pelajari di masing-masing OPD bersama masing-masing komisi yang membidangi,” ungkap Ali.
Ia menilai seluruh masukan fraksi harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Karena itu, pembahasan tidak berhenti di tingkat paripurna, tetapi akan dilanjutkan bersama perangkat daerah sesuai bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Selain itu, DPRD Kabupaten Pati juga akan mendengarkan jawaban dari Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, terhadap berbagai pandangan yang telah disampaikan legislatif. Jawaban tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan lanjutan di tingkat Badan Anggaran.
“Kemudian Raperda Pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD tahun 2025 dibahas di tingkat Banggar,” jelasnya.
Ali berharap seluruh proses pembahasan berlangsung secara terbuka dan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Pati bukan semata-mata mencari kekurangan, tetapi mendorong pemerintah agar terus meningkatkan kinerja.
Ia juga mengajak seluruh OPD untuk menjadikan setiap catatan DPRD Kabupaten Pati sebagai bahan introspeksi dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan adanya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, DPRD Kabupaten Pati optimistis pengelolaan APBD Kabupaten Pati akan semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (Adv)
