PATI –KanalSatu.id, Tingginya harga BBM non subsidi untuk kapal nelayan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Dewan meminta pemerintah pusat segera membahas aturan mengenai solar khusus nelayan guna meringankan beban operasional para pencari ikan di wilayah pesisir.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengungkapkan saat ini nelayan kapal di atas 30 GT harus membeli BBM non subsidi dengan harga mencapai Rp30 ribu per liter.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memberatkan karena sebagian besar biaya melaut berasal dari kebutuhan bahan bakar minyak.
“Kalau biaya operasional melaut, sekitar 70 persen itu digunakan untuk membeli BBM,” kata Mukit.
Ia menjelaskan, aspirasi mengenai solar khusus nelayan sebenarnya sudah lama disampaikan oleh para nelayan di wilayah Juwana. Namun hingga kini belum ada langkah nyata dari pemerintah pusat untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
“Kita sudah lama menyuarakan soal solar khusus nelayan, tetapi sampai sekarang belum ada pembahasan maupun realisasinya,” ujarnya.
Mukit menilai pemerintah perlu segera hadir memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi nelayan. Menurut dia, kenaikan harga BBM non subsidi secara langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Apalagi, hasil tangkapan nelayan tidak selalu stabil sehingga tingginya biaya operasional sering kali membuat keuntungan yang diperoleh menjadi sangat kecil.
Dalam kesempatan itu, DPRD Kabupaten Pati juga berharap kehadiran anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, di Dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, dapat menjadi jalan untuk mempercepat pembahasan regulasi tersebut.
Mukit berharap aspirasi nelayan Pati bisa diperjuangkan hingga tingkat pusat agar nantinya lahir kebijakan khusus mengenai BBM bagi nelayan.
“Saya berharap nanti ada aturan atau undang-undang khusus yang mengatur solar untuk nelayan,” katanya.
DPRD Kabupaten Pati menilai kebijakan BBM khusus nelayan penting untuk menjaga keberlangsungan sektor perikanan. Selain membantu nelayan bertahan, kebijakan tersebut juga dinilai akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Pati.
Karena itu, DPRD Kabupaten Pati berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang saat ini menjadi keluhan utama para nelayan. (Adv)
