PATI – KanalSatu.id, DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah memastikan setiap program pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Dewan menilai pembangunan tidak boleh hanya dilakukan demi memenuhi target administrasi atau formalitas program semata.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Warjono, mengatakan masih banyak persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan serius. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih peka terhadap kondisi riil di lapangan sebelum menentukan prioritas pembangunan.
Menurut Warjono, masyarakat tidak hanya membutuhkan proyek pembangunan yang terlihat besar, tetapi juga pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga sehari-hari. Salah satunya adalah akses jalan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Pembangunan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Warjono.
Ia menilai selama ini pembangunan masih cenderung terfokus di kawasan tertentu, terutama wilayah perkotaan. Padahal, desa-desa di Kabupaten Pati juga membutuhkan perhatian besar karena menjadi pusat aktivitas pertanian dan ekonomi rakyat.
Warjono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki dampak strategis terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan yang baik, misalnya, akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan mendukung aktivitas perdagangan warga.
Tak hanya itu, infrastruktur yang memadai juga dinilai mampu meningkatkan sektor perikanan, membuka potensi wisata desa, hingga memperkuat pertumbuhan UMKM lokal.
“DPRD mendorong agar pembangunan tidak terpusat di wilayah tertentu saja. Desa-desa harus memperoleh perhatian yang sama karena desa adalah fondasi ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD juga memastikan akan mengawal jalannya pembangunan agar sesuai prinsip pemerataan dan keadilan. Warjono menyebut pengawasan dilakukan mulai dari tahap penganggaran hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
Menurutnya, pengawasan penting agar penggunaan anggaran tidak sia-sia dan hasil pembangunan benar-benar berkualitas. Ia mengingatkan, proyek yang dikerjakan asal-asalan justru akan membebani pemerintah di kemudian hari karena harus diperbaiki kembali.
“Mengawal anggaran infrastruktur agar tepat sasaran. Memastikan pembangunan merata dan berkeadilan. Mengawasi kualitas proyek pembangunan,” jelas dia.
Sebagai informasi, proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati dijadwalkan mulai berjalan pada akhir Mei mendatang. Pada tahap awal, pembangunan akan difokuskan pada empat ruas jalan prioritas yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
DPRD berharap pembangunan tersebut nantinya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga tingkat desa. (Adv)
