KanalSatu.id – PATI, – Meskipun Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren sudah disahkan, namun sampai saat ini, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren masih belum diterbitkan. Perbup ini menjadi salah satu regulasi yang mengatur tentang teknis pelaksanaan atau penjabaran dari pelaksanaan Perda Pesantren yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.
“Jika belum ada Perbup yang mengatur tentang hal tersebut, maka Peratutan Daerah atau Perda tentang Pesantren yang sudah disahkan itu juga belum dapat dijalankan,” ujar Hj. Muntamah, MM, M.Pd selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Wakil rakyat yang duduk di Komisi D itu berharap, agar pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Fasilitasi Pengembangan Pesantren, agar keberadaan Perda Pesantren dapat segera dijalankan sebagaimana mestinya.
Politisi dan aktivis dari Pati Utara ini menjelaskan, Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada 2 Agustus 2023 lalu. Meskipun sudah satu tahun, namun Pemkab Pati belum juga menindaklanjuti perda tersebut dengan membuat Perbup.
“Sampai saat ini sudah satu tahun, bahkan lebih sejak disahkannya Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren menjadi Perda, namun Perbupnya sampai sekarang belum diterbitkan. Harapan kami, Pemkab Pati, dalam hal ini Bapak Pj. Bupati agar segera merealisasikan terbitkan Perbupfasilitasi pengembangan pesantren yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat,” tutupnya. (Adv)
