KanalSatu.id – PATI, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badruddin mengatakan, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah selesai dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pati.
“Raperda ini sudah dibahas di Bapemperda, proses selanjutnya masih berada di tangan Pemerintah Daerah dalam hal ini yakni Sub Perundangan Kabupaten Pati,” terang Ali.
Kader Partai Demikrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menjelaskan, proses penyelesaian Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diperkirakan tidak membutuhkan banyak proses lagi. “Tentunya kami harap tidak lama paling lama dua bulan sudah selesai tinggal nanti evaluasi Pak Gubernur bagaimana,” harapnya.
Politisi daro Pati selatan ini menambahkan, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah digaungkan sejak 2018 lalu. Namun baru digodok dipertengahan tahun 2023 dan hingga kini belum kunjung disahkan.
Tindaklanjut dari pembahasan Raperda tersebut adalah pembahasan dalam rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (16/4) kemarin, namun Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang diagendakan akan diminta untuk membahas kelanjutan Raperda ini, tidak bisa hadir, lantaran PJ Bupati Pati menghadiri pertemuan yang diadakan PJ Gubernur Jawa Tengah.
“Karena Pak Pj Bupati tidak bisa hadir dalam rapat peripurna, maka rapat Paripurna kita tunda,” ucap Ali.
Lebih lanjut, Ali Badrudin berharap, pembahasan lanjutan atas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diinisiasi DPRD ini dapat segera selesai, sehingga bisa memberikan perlindungan hukum terhadap para petani khususnya di Kabupaten Pati. (Adv)
