KanalSatu.id – PATI, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melalui Komisi D komitmen untuk menyelesaikan permasalah honor pasukan pengibar bendera atau paskibra yang sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini belum diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Melalui ketua Komisi D Wisnu Wijayanto, pihaknya sepakat untuk mengawal masalah ini sampai tuntas. Wisnu juga merasa geram dan jengkel kenapa anggaran yang sebenarnya sudah ada belum juga diberikan oleh Pemkab Pati melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar).
Apalagi beredar kabar dugaan penyalahgunaan honor paskibra oleh salah satu oknum pegawai Dinporapar itu sendiri. Terkait masalah dugaan ini, pihaknya selaku Komisi D DPRD Pati menyerahkannya sepenuhnya kepada Inspektorat ataupun BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
“Kami sepakat, kalau ada pungutan agak emosi. Saya paling tidak suka, jadi kami ada mekanismenya untuk menangani pegawai yang nakal. Pegawai juga manusia, tetapi resikonya harus berhadapan dengan pemerintah,” keluhnya.
Legislator dari Partai Gerindra ini bahkan bakal memanggil pihak inspektorat untuk keterbukaan dan kelanjutan dari kasus ini agar tidak terulang kembali.
Hanya saja, Wisnu berharap agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jikapun tidak bisa karena permasalahan yang cukup besar, pihaknya menyerahkannya sepenuhnya kepada inspektorat dan BKPSDM selaku instansi terkait.
“Kan sudah masuk di inspektorat. Tinggal kita tega tidak, melanjutkan masalah itu. Nanti biar diselesaikan inspektorat. Bagaimana nanti pembinaannya. Memang agak lambat sedikit,” tutup Wisnu. (Adv)
