KanalSatu.id – PATI, – Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang membantu pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Kurikulum meredeka inilah yang saat ini diterapkan oleh Kementerian di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.
Meskipun demikian, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Roihan menilai belum semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Hal ini tak terlepas dari kondisi sarana dan prasarana di sejumlah sekolah yang masih belum memadai.
Menurut Roihan, dia yang berlatar belakang pendidikan ini mengaku tidak menolak kurikulum terbaru itu. Namun, lanjut Roihan, semua sekolah tidak bisa dipukul rata untuk menjalankan kurikulum ini. “Lembaga pendidikan di daerah, baik negeri maupun swasta, mau distandarkan semua. Padahal tidak sama kemampuannya. Pada dasarnya saya mendukung, tapi ada hal yang perlu jadi perhatian. Ini momentum yang tepat membahas standarisasi ini,” bebernya.
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, keberlangsungan kurikulum merdeka ini juga belum bisa dipastikan. “Kurikulum pendidikan yang terus-menerus berganti akan berdampak negatif bagi dunia pendidikan. Jangan-jangan kalau menteri pendidikan ganti, nanti kurikulumnya berganti lagi. Kalau kurikulum ganti-ganti, nanti yang jadi korban anak didik,” tegas.
Di dalam hal kurikulum merdeka ini, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menegaskan Kurikulum Merdeka bakal jadi kurikulum nasional di 2024. Permendikbdristek tengah dipersiapkan. Dijelaskan, bahwa akan ada Permendikbudristek yang baru untuk menyatakan bahwa ini adalah kurikulum nasional. (Adv)
