KanalSatu.id – PATI, Sampai saat ini, masih banyak guru wiyata atau honorer yang belum terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, sehingga nasib mereka perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena, honor yang diterima sebagai guru wiyata masih sangat rendah.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Hj. Maesaroh, S.Pd.I. Menurutnya, guru wiyata merupakan sosok yang turut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Perjuangan dan pengabdian mereka sebagai guru wiyata patut diapresiasi, mereka harus bisa mendapatkan penghidupan yang layak dan terjamin,” ujar Maesaroh.
Menurutnya, pihaknya mendorong agar pemerintah harus segera dapat memberikan solusi terbaik bagi mereka agar dapat menerima penghasilan layak, sehingga mereka dapat menjalankan tugas muianya dengan lebih maksimal demi generasi muda anak bangsa.
“Kami mendorong agar pemerintah memberikan kebijakan untuk mereka, agar dapat menerima penghasilan yang layak, seimbang dengan beban dan tanggung jawab yang diemban mereka sebagai pendidik dan pengajar serta pemberi bekal akademik bagi generasi muda kita,” lanjut Maesaroh.
Aktivis dan Politisi dari Pati timur ini menambahkan, guru wiyata ini sudah mengabdi selama bertahun-tahun dengan penghasilan sangat kecil. “Mereka para guru wiyata ini mayoritas sudah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Selama ini mereka bertahan dengan penghasilan sekitar 300 ribu perbulan. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, anggota legislatif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 ini memiliki komitmen untuk membantu mensejahterakan guru, terutama guru wiyata. “Termasuk guru ngaji dan guru madrasah yang menglami nasib yang sama,” pungkasnya. (Adv)
