PATI – KanalSatu.id, Komisi B DPRD Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan distribusi BBM dengan harga khusus bagi nelayan. Pengawasan dinilai menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengatakan keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah, tetapi juga oleh mekanisme penyaluran yang berjalan secara tertib dan transparan.
“Pengawasan harus dilakukan bersama agar tidak terjadi penyimpangan. Jangan sampai kebijakan yang baik ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan harga BBM khusus merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor perikanan tangkap yang selama ini menghadapi tingginya biaya operasional. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus memastikan manfaatnya benar-benar diterima oleh nelayan yang memenuhi kriteria.
Mukit menambahkan DPRD Kabupaten Pati akan menjalankan fungsi pengawasan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“DPRD Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemerintah pusat sebelumnya menetapkan harga BBM non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan pengguna kapal berukuran 30–200 GT. Sementara nelayan dengan kapal di bawah 30 GT tetap memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Selisih harga untuk kapal berukuran 30–200 GT ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan selama enam bulan dengan kuota tertentu.
Kebijakan tersebut lahir setelah pemerintah menerima berbagai aspirasi dari kalangan nelayan, termasuk aksi demonstrasi yang digelar ribuan nelayan di Kabupaten Pati pada Mei 2026.
Komisi B DPRD Kabupaten Pati berharap pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama mampu menjaga integritas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penurunan biaya operasional dapat tercapai secara optimal. (Adv)
