PATI – KanalSatu.id, Implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan petani di Kabupaten Pati dinilai masih jauh dari harapan. DPRD Kabupaten Pati menilai regulasi tersebut belum memberikan dampak nyata bagi petani yang terdampak banjir maupun gagal panen.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengatakan lemahnya pelaksanaan perda tidak lepas dari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Akibatnya, berbagai program perlindungan petani belum dapat berjalan maksimal.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena banjir yang merendam area pertanian di Pati terjadi hampir setiap tahun. Namun hingga kini, solusi yang diberikan pemerintah dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Kalau hanya punya regulasi tanpa dukungan anggaran, maka petani tetap tidak akan merasakan manfaatnya. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata Muslihan.
Ia menegaskan, petani merupakan sektor penting yang menopang ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan nyata melalui kebijakan anggaran yang mendukung perlindungan petani.
Muslihan mengaku prihatin karena banyak petani masih harus menanggung kerugian besar ketika banjir merusak sawah dan tanaman mereka. Sementara bantuan yang diterima sering kali belum mencukupi untuk menutup kerugian produksi.
Menurut dia, perlindungan petani tidak boleh hanya dijadikan bahan pembahasan formal dalam rapat atau sekadar memenuhi kewajiban administratif daerah. Pemerintah harus memastikan ada program konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat tani.
“Jangan sampai petani merasa ditinggalkan ketika menghadapi musibah. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian bantuan dan solusi,” ujarnya.
Komisi B DPRD Kabupaten Pati juga meminta adanya skala prioritas yang lebih jelas dalam penggunaan APBD. Program perlindungan petani dinilai harus mendapatkan perhatian serius mengingat sektor pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Pati.
Selain bantuan pascabencana, DPRD Kabupaten Pati juga mendorong peningkatan program pencegahan banjir dan penguatan infrastruktur pertanian. Langkah tersebut dianggap penting agar kerugian petani dapat ditekan setiap musim penghujan.
Muslihan memastikan DPRD Kabupaten Pati akan terus melakukan pengawasan terhadap dinas terkait agar hasil pembahasan anggaran benar-benar direalisasikan di lapangan.
“Kami akan terus mengawal supaya program-program yang sudah dibahas tidak hanya menjadi rencana, tetapi benar-benar diwujudkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Kabupaten Pati berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat diperkuat agar Perda perlindungan petani tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, melainkan mampu memberikan perlindungan nyata bagi para petani di Kabupaten Pati. (Adv)
