PATI – KanalSatu.id, Ratusan warga Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, menggeruduk sebuah pondok pesantren (ponpes) setempat menyusul beredarnya dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret pria berinisial A, yang diketahui merupakan pengasuh ponpes tersebut sekaligus pemegang sejumlah jabatan di pemerintahan desa.
Aksi massa tersebut sampai menyebabkan penyegelan bangunan ponpes, bahkan sejumlah dindingnya dicoret dengan tulisan bernada kecaman. Selain mendatangi ponpes, warga juga bergerak ke Balai Desa Talun untuk mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) memberikan penjelasan dan mengambil sikap tegas.
Merespons desakan tersebut, Pemdes Talun memfasilitasi mediasi bersama warga. Dalam pertemuan itu, pemerintah desa menyatakan akan menonaktifkan A dari berbagai jabatan yang diembannya.
Perangkat Desa Talun, Nur Salim, mengungkapkan bahwa pihak desa baru mengetahui persoalan ini setelah informasi dugaan kekerasan seksual tersebut ramai beredar di media sosial, sementara laporan resmi dari korban maupun saksi hingga saat itu belum diterima langsung oleh pemerintah desa. Ia menyebut, Pj Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) langsung berkoordinasi untuk menentukan langkah lanjutan.
A tercatat memiliki banyak peran di lingkungan Desa Talun, mulai dari anggota Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Ketua RT, pengurus makam desa, ketua pelelangan aset desa, hingga pengurus kegiatan sedekah bumi.
Karena A tidak berada di lokasi saat mediasi berlangsung, keputusan pengunduran dirinya disampaikan lewat pihak keluarga sebagai langkah penonaktifan sementara. Nur Salim menegaskan, keberadaan A saat ini tidak diketahui pemerintah desa, dan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan.
Soal desakan penghentian aktivitas ponpes, Pemdes Talun mengaku sudah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas langkah lanjutan. Sementara itu, perangkat desa lainnya, Affandi, menyebut pihak yang disebut korban bersama orang tuanya belum melapor secara resmi dan diketahui sedang berada di Jakarta.
“Kalau nanti ada laporan, kita baru mengambil sikap,” ujar Affandi, menegaskan pihak desa masih menunggu proses hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. (RED)
