PATI – KanalSatu.id, Persoalan data anggota menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati dalam pembahasan aspirasi peternak unggas. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengungkapkan masih ada peternak yang menghubungi DPRD Kabupaten Pati meski tidak tercatat sebagai anggota Asosiasi Peternak Pati.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti dengan pendataan yang lebih jelas. Sebab, validitas data menjadi salah satu hal penting dalam membahas aspirasi peternak, termasuk terkait rencana penyerapan telur untuk kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Muslihan mengatakan DPRD Kabupaten Pati mendukung keberadaan asosiasi sebagai wadah komunikasi para pelaku usaha peternakan. Namun, komunikasi antara asosiasi dengan pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Pati, dan seluruh peternak juga harus diperkuat.
“Kami sepakat dengan adanya asosiasi ini. Tapi agar tidak terjadi mis komunikasi antar peternak, memang harus ada komunikasi antara asosiasi, pemerintah, dan kami DPRD,” ujar Muslihan, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, asosiasi perlu memiliki daftar anggota yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, ketika terdapat kebijakan atau pembahasan terkait penyerapan hasil peternakan, pihak-pihak yang berkepentingan memiliki dasar data yang sama.
Permintaan tersebut muncul setelah DPRD Kabupaten Pati menerima sejumlah aduan dari peternak yang menyatakan belum masuk dalam keanggotaan asosiasi. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak segera dilakukan inventarisasi.
“Tetapi asosiasi juga harus memiliki data-data para peternak yang tergabung. Soalnya banyak yang menghubungi kami mereka-mereka yang tidak masuk dalam asosiasi,” imbuh Muslihan.
Ia berharap persoalan data tidak menjadi hambatan dalam upaya membangun komunikasi mengenai penyerapan produk peternakan. Sebaliknya, data anggota yang lengkap dapat membantu memperjelas siapa saja peternak yang berada dalam wadah asosiasi.
DPRD Kabupaten Pati juga mendorong adanya komunikasi terbuka antara asosiasi, pemerintah daerah, dan peternak. Dengan demikian, setiap pembahasan mengenai peluang pasar maupun penyerapan telur dapat dilakukan secara lebih terarah.
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah munculnya persoalan baru di antara pelaku usaha peternakan sekaligus membuat kebijakan yang berkaitan dengan produk lokal lebih tepat sasaran. (ADV)
