PATI – KanalSatu.id, Penyusunan regulasi daerah menjadi salah satu agenda yang dikebut DPRD Kabupaten Pati sepanjang 2026. Sebanyak sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra, menyampaikan bahwa dari sembilan Raperda tersebut, sebagian di antaranya sudah memasuki proses pembahasan. Saat ini terdapat sekitar lima hingga tujuh rancangan yang sedang berjalan.
“Raperda ini total selama satu tahun ada sembilan. Tapi yang on progres ini lima sampai tujuh,” kata Danu.
Ia memastikan proses legislasi tetap akan dikejar sehingga seluruh Raperda yang masuk agenda 2026 dapat diselesaikan sebelum tahun berakhir. Menurutnya, penyelesaian regulasi tersebut penting agar aturan yang dibutuhkan daerah dapat segera digunakan.
Salah satu Raperda yang hampir menyelesaikan seluruh proses di tingkat daerah adalah aturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Saat ini, regulasi tersebut tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.
“Bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu itu sudah selesai tinggal evaluasi gubernur,” ujar Danu.
Sementara itu, pembahasan mengenai Pilkades akan menjadi agenda berikutnya. Bapemperda DPRD Pati berencana memulai pembahasannya pada Agustus 2026.
Regulasi Pilkades dinilai penting karena berkaitan langsung dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa. Terlebih, terdapat sejumlah desa di Pati yang dalam waktu dekat akan menghadapi agenda pemilihan kepala desa pada 2027.
“Untuk Pilkades di bulan Agustus ini kita mulai, karena Pilkades ini sangat krusial, mengingat ada beberapa desa dalam waktu dekat ini harus mengadakan pemilihan kepala desa di tahun 2027 mendatang,” jelasnya.
Selain Pilkades, DPRD Kabupaten Pati juga menyiapkan pembahasan mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Regulasi tersebut berkaitan dengan pengaturan pajak serta retribusi daerah yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah.
Danu menegaskan pembahasan berbagai Raperda akan dilakukan sesuai tahapan yang berlaku. Target akhirnya, seluruh sembilan Raperda yang masuk dalam program legislasi 2026 dapat dirampungkan dan memberikan kepastian regulasi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. (ADV)
