PATI – KanalSatu.id, Wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai Program Beasiswa Garuda menuai perhatian DPRD Kabupaten Pati. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menilai langkah tersebut bukan solusi utama sebelum pemerintah memastikan komitmen perusahaan yang sebelumnya menyatakan siap menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Pembahasan ini mencuat setelah Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan memilih mundur dari program CSR yang selama ini mendukung Beasiswa Garuda.
Menurut Ali, yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah bagaimana bentuk kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan tersebut ketika program pertama kali dijalankan pada masa kepemimpinan mantan Bupati Sudewo.
Ia menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan daerah tidak otomatis menghapus komitmen yang telah dibangun sebelumnya. Jika memang telah ada kesepakatan bersama, maka seluruh pihak seharusnya tetap menjalankan tanggung jawab masing-masing.
“Intinya Pak Plt harus memanggil para perusahaan yang terlibat. Ini kan dulu komitmen mereka bersama bupati saat itu. Manakala bupati terdahulu dinonaktifkan, maka perusahaan juga tak boleh berhenti karena ini adalah komitmen bersama,” kata Ali.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa penggunaan APBD memiliki mekanisme yang ketat. Setiap program yang akan dibiayai harus melalui proses perencanaan, penyusunan anggaran, pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pati, hingga penetapan dalam dokumen keuangan daerah.
Oleh sebab itu, menurutnya, tidak tepat apabila persoalan mundurnya perusahaan langsung dialihkan menjadi beban APBD tanpa lebih dulu mengevaluasi komitmen pihak-pihak yang sebelumnya telah menyatakan dukungan melalui CSR.
Ia juga mengingatkan bahwa dana APBD diperuntukkan bagi banyak kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik lainnya. Karena itu, setiap kebijakan baru harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
DPRD Kabupaten Pati berharap pemerintah daerah segera melakukan komunikasi intensif dengan perusahaan penyumbang CSR guna memperoleh kejelasan mengenai alasan penghentian dukungan. Apabila masih memungkinkan, kerja sama tersebut diharapkan dapat dilanjutkan sehingga Program Beasiswa Garuda tetap berjalan sesuai tujuan awal.
Ali menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha merupakan bentuk sinergi yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pati tanpa harus membebani anggaran daerah secara berlebihan. (Adv)
