PATI – KanalSatu.id, Kenaikan harga solar non-subsidi yang digunakan nelayan kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Dewan meminta pemerintah pusat segera merealisasikan kebijakan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) khusus bagi nelayan agar aktivitas penangkapan ikan tidak terus mengalami hambatan.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengatakan mahalnya harga solar industri membuat biaya operasional kapal meningkat tajam. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kapal berukuran di atas 30 GT yang berlabuh di Muara Juwana memilih menghentikan sementara aktivitas melaut.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut mata pencaharian ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
“Jadi saya berharap untuk pemerintah pusat bisa mengakomodir aspirasi dari teman-teman nelayan untuk bisa terealisasi adanya khusus solar atau BBM khusus nelayan,” kata Mukit.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Pati akan terus menyampaikan aspirasi para nelayan kepada pemerintah pusat. Harapannya, kebijakan mengenai BBM khusus dapat segera diwujudkan sehingga biaya operasional kapal menjadi lebih ringan.
“Jadi saya berharap sebagai anggota dewan untuk meneruskan aspirasi dari teman-teman nelayan, berharap untuk memang ada khusus solar industri untuk nelayan,” ujarnya.
Mukit menjelaskan bahwa tingginya harga bahan bakar tidak hanya berdampak pada pemilik kapal, tetapi juga memengaruhi pendapatan anak buah kapal. Sebab, sistem pembagian hasil yang diterapkan di kapal nelayan membuat seluruh kru ikut merasakan dampak ketika biaya operasional meningkat.
“Apapun kebijakan pemerintah, kalau itu diterapkan di solar industri sangat memberatkan, baik memberatkan pelaku usahanya juga memberatkan nelayannya. Karena apa? Karena sistem pembagian di kapal nelayan khususnya di Juwana ini adalah bagi hasil,” tuturnya.
Ia menilai keberadaan BBM khusus akan menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap nelayan yang selama ini berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan.
Selain menjaga kesejahteraan nelayan, kebijakan tersebut juga diyakini mampu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan pesisir. Mulai dari usaha perbekalan kapal, pengolahan ikan, hingga perdagangan hasil laut akan memperoleh dampak positif apabila kapal-kapal kembali beroperasi secara normal.
DPRD Kabupaten Pati berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi konkret agar sektor perikanan di Juwana tetap mampu berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional. (Adv)
