PATI – KanalSatu.id, DPRD Kabupaten Pati menilai persoalan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan secara maksimal. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan penanganan banjir secara terintegrasi, mulai dari normalisasi sungai hingga pembenahan drainase di kawasan permukiman.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Wardjono, mengatakan banjir tahunan yang melanda Kabupaten Pati bukan hanya dipengaruhi curah hujan tinggi. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang tidak memadai turut menjadi penyebab utama terjadinya genangan di berbagai wilayah.
Ia menyoroti tingginya sedimentasi sungai serta saluran drainase yang belum berfungsi optimal. Akibatnya, aliran air tidak berjalan lancar dan mudah meluap saat hujan deras turun.
Hal itu disampaikan Wardjono dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Forum Wartawan Pati (FWP) bersama Diskominfo Kabupaten Pati di Aula Diskominfo, Senin (11/05/2026).
“Permasalahan banjir ini harus mendapat perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat sistem drainase dan aliran sungai yang tidak tertangani dengan baik,” ujarnya di hadapan peserta diskusi.
Menurut Wardjono, selama ini penanganan banjir masih dilakukan secara terpisah-pisah sehingga hasilnya belum maksimal. Ia menilai normalisasi sungai memang penting dilakukan, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan sistem drainase di kawasan pemukiman warga.
Ia mendorong agar pembangunan infrastruktur jalan ke depan disertai pembangunan drainase yang baik. Dengan langkah tersebut, sistem pengaliran air dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi risiko banjir.
“Normalisasi sungai penting, tetapi pembenahan drainase di kawasan permukiman juga harus dilakukan supaya aliran air lebih lancar. Penanganan perlu terintegrasi agar hasilnya maksimal dan tidak bersifat sementara,” tambahnya.
Selain itu, Wardjono meminta pemerintah daerah memprioritaskan wilayah yang selama ini dikenal sebagai titik rawan banjir dalam program pembangunan infrastruktur tahun 2026 mendatang. Ia menilai langkah tersebut penting agar masyarakat tidak terus menghadapi masalah yang sama setiap tahun.
Sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Pati juga memastikan akan terus mengawal penggunaan anggaran infrastruktur agar benar-benar difokuskan pada penanganan persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami ingin ada solusi nyata agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” pungkasnya. (Adv)
