PATI – KanalSatu.id, Keluhan petani hutan sosial di Kabupaten Pati terkait minimnya jatah pupuk subsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Pati. Para wakil rakyat mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi ke Kementerian Pertanian.
Masalah ini mencuat setelah aksi protes yang dilakukan puluhan petani di depan kantor Dinas Pertanian. Mereka mengaku hanya menerima sekitar 20 persen dari kebutuhan pupuk yang seharusnya mereka peroleh.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I, M.Pd, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta Dinas Pertanian untuk lebih aktif mencari solusi.
“Dinas Pertanian harus benar-benar proaktif dan segera berkomunikasi dengan kementerian untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegas Muslihan.
Menurutnya, kebutuhan pupuk merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Jika distribusi pupuk terganggu, maka hasil panen petani juga akan terancam.
Muslihan, S.Pd.I, M.Pd juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Kementan, sistem distribusi pupuk sebenarnya sudah dipermudah. Namun, masih ada kendala di tingkat daerah yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk.
“Harus ada evaluasi di tingkat daerah agar distribusi pupuk bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dispertan Pati, Ratri Wijayanto, menjelaskan bahwa pembatasan jatah pupuk hingga 20 persen mengacu pada aturan komposisi tanaman di kawasan hutan.
“Alokasi 20 persen itu untuk tanaman musiman seperti jagung, sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani yang telah memiliki legalitas.
DPRD Kabupaten Pati berharap langkah koordinasi dengan pemerintah pusat dapat segera dilakukan agar permasalahan ini tidak terus berlarut dan merugikan petani. (Adv)
