KUDUS – KanalSatu.id, Puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Daerah Indonesia (LADI) Kudus dan Aliansi Masyarakat Pantura (Matra) Kudus menggeruduk Kantor Bupati Kudus, Senin (14/9/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini berujung pada momen tak terduga ketika sejumlah peserta aksi, termasuk seorang warga bernama Markonah, dipersilakan masuk ke ruang kerja Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.
Markonah bahkan sempat duduk di kursi kerja Bupati, sementara warga lain yang turut masuk ke ruangan tersebut terlihat membuka laci meja dan mengambil beberapa barang di dalamnya. Suasana yang biasanya formal itu pun berubah santai selama momen tersebut berlangsung.
Markonah, yang merupakan warga asal Kabupaten Pati, mengungkapkan kehadirannya untuk mendukung aspirasi rekan-rekan demonstran. “Kita ikut menyuarakan hati, mensuport teman-teman yang tujuannya baik,” katanya, seraya menegaskan hak masyarakat untuk bersuara atas kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan yang disampaikan Koordinator Aksi, Sholeh Isman, di antaranya moratorium Program MBG, pelibatan pelaku UMKM dalam kemitraan pasokan bahan baku, serta standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencakup Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pemasangan CCTV, hingga tindakan tegas terhadap pelanggaran maupun kasus keracunan.
“Tata kelolanya masih amburadul, standarisasi juga tidak jelas karena banyak SPPG yang belum memenuhi IPAL. Ini hanya pemborosan APBN sehingga kami menuntut untuk moratorium,” tandas Sholeh.
Menanggapi hal ini, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa kewenangan penghentian Program MBG berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah pusat, sementara Pemkab Kudus hanya dapat memberikan rekomendasi perbaikan. Ia memastikan aspirasi warga akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh.
“Poinnya mereka peduli dengan masyarakat. Memang tata kelola MBG perlu pembenahan, kami akan evaluasi semuanya,” ujarnya, sembari menyebut pihaknya akan menggandeng Dinas PKPLH dan Koordinator SPPG untuk melakukan sidak ke seluruh dapur MBG di Kabupaten Kudus. (RED)
