PATI – KanalSatu.id, DPRD Kabupaten Pati menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dari sisi kualitas makanan maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pemanfaatan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku dapur MBG.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani apabila kebutuhan bahan pangan dipasok dari hasil produksi daerah sendiri.
Menurutnya, diperlukan sistem yang lebih terintegrasi agar hasil pertanian masyarakat dapat terserap secara langsung oleh dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama ini, hasil panen petani masih banyak yang melalui tengkulak sebelum sampai ke pihak pengelola MBG.
“Kalau itu harus ada penataan yang lebih lanjut antara supplier dengan mitra dari MBG tersebut. Tentunya ada koordinasi supaya hasil pertanian yang diambil atau dibeli oleh tengkulak bisa disalurkan ke dapur-dapur tadi,” ujar Ali.
Ia menilai, apabila rantai distribusi dapat dipersingkat, maka keuntungan yang diterima petani bisa lebih besar. Selain itu, dapur MBG juga berpotensi memperoleh bahan baku yang lebih segar dengan harga yang kompetitif.
Meski mendukung keterlibatan petani lokal, Ali menekankan bahwa pengadaan bahan pangan harus tetap memperhatikan ketentuan harga yang berlaku di pasaran. Hal tersebut penting agar proses pembelian berjalan transparan dan tidak membebani pelaksanaan program.
“Tentunya juga harus mengingat, karena harganya jangan sampai melebih pasaran, kan ada juga batas HET-nya,” katanya.
Selain aspek pengadaan bahan baku, DPRD juga meminta evaluasi berkala terhadap pengelolaan anggaran MBG. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus digunakan secara optimal untuk mendukung kualitas layanan kepada penerima manfaat.
“Evaluasinya tentunya pelayanan yang terbaik dengan misal saja diangkat 10 ribu ya dibelanjakan 10 ribu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, DPRD bersama tim pengawas MBG akan terus melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan. Pengawasan tersebut mencakup standar kebersihan, kelayakan konsumsi, serta mutu menu yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami bersama-sama dengan tim pengawas dari MBG tentunya DPRD juga melakukan pengawasan supaya jangan sampai ada yang basi, ada yang tidak memenuhi standar, dan kemudian menunya jelek,” pungkas Ali Badrudin. (Red)
