KOTA BANDUNG – KanalSatu.id, Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 tingkat Kota Bandung berlangsung khidmat di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” dan diikuti aparatur sipil negara (ASN) serta unsur Forkopimda.
Upacara dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, yang mewakili Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Asep menyampaikan, momentum Hari Otonomi Daerah menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, otonomi daerah merupakan instrumen strategis yang mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi serta menghadirkan berbagai terobosan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Otonomi daerah menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi. Ini juga menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk terus berkarya, berinovasi, dan melakukan terobosan,” ujarnya.
Ia berharap, melalui semangat otonomi daerah, Kota Bandung dapat semakin maju serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Asep juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam sambutan itu disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan sambutan Menteri Dalam Negeri.
Tema peringatan tahun ini dinilai mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Selain itu, juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Dalam sambutan tersebut juga disampaikan sejumlah tantangan pelaksanaan otonomi daerah, di antaranya belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi yang masih berorientasi administratif, serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, kolaborasi antar daerah dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, banjir, hingga sampah.
Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial, serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai krisis.
Lebih lanjut, sejumlah langkah strategis juga disoroti, di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi berbasis digitalisasi.
Pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja, termasuk melalui dukungan terhadap UMKM dan sektor informal.
Selain itu, seluruh pemerintah daerah diingatkan untuk tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan.
“Penyelenggaraan kegiatan harus sederhana, tidak berlebihan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
(Hms.Jabar)
