Beranda Advertorial Mukit Minta Ormas Ikut Awasi Pelaksanaan Program MBG di Pati

Mukit Minta Ormas Ikut Awasi Pelaksanaan Program MBG di Pati

0
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Demokrat, Mukit
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Demokrat, Mukit

PATI — KanalSatu.id, Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai bagian dari pengawasan. Keberadaan Ormas yang memiliki jaringan hingga ke tingkat masyarakat dianggap dapat membantu menemukan persoalan yang mungkin luput dari pemantauan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Demokrat, Mukit. Selain sebagai anggota DPRD, Mukit juga merupakan anggota Ormas Lindu Aji. Ia mendorong organisasi kemasyarakatan tidak hanya menjalankan aktivitas internal, tetapi turut mengambil peran dalam mengawal program-program pemerintah.

Menurutnya, pengawasan dari masyarakat menjadi penting karena cakupan program pemerintah cukup luas. Pemerintah tidak selalu dapat memantau setiap proses pelaksanaan hingga ke lapisan bawah secara langsung.

Dalam kegiatan sosialisasi Ormas, Pemerintah Kabupaten Pati juga membuka ruang bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk melaporkan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG.

Mukit menilai kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan secara bijak. Menurutnya, laporan yang disampaikan Ormas harus mengedepankan fakta agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

“Ormas memiliki anggota dan jaringan sampai ke masyarakat. Ini bisa menjadi kekuatan untuk ikut mengawasi program pemerintah, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.

Ia menegaskan pengawasan tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Setiap informasi yang ditemukan di lapangan harus terlebih dahulu dilihat berdasarkan kondisi sebenarnya. Jika terdapat dugaan persoalan, pihak yang berwenang perlu diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

“Kalau ada temuan, sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta. Dengan begitu pihak terkait bisa segera melakukan klarifikasi dan perbaikan apabila memang ditemukan kekurangan,” jelasnya.

Menurut Mukit, pola pengawasan yang dilakukan secara proporsional justru dapat membantu pemerintah memperbaiki kualitas pelaksanaan program. Masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi agar manfaat MBG benar-benar dirasakan kelompok penerima.

Ia berharap Ormas di Pati dapat mengambil posisi sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam mengawal program publik. Dengan pengawasan yang objektif dan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki. (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here