PATI – KanalSatu.id, DPRD Kabupaten Pati memilih berhati-hati dalam mendorong realisasi revitalisasi Stadion Joyokusumo. Meski pemerintah pusat disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar, dana tersebut dinilai belum cukup untuk membiayai revitalisasi secara menyeluruh.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengatakan keputusan untuk tidak merealisasikan revitalisasi pada 2026 berkaitan dengan keberlanjutan pembiayaan proyek. Ia tidak ingin pembangunan dimulai hanya karena tersedia anggaran awal, tetapi kemudian terhenti ketika tidak ada dana lanjutan.
Hal tersebut disampaikan Joni pada Kamis (27/8/2026), usai pertemuan Komisi C DPRD Kabupaten Pati dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengenai rencana penataan dan pembangunan Stadion Joyokusumo.
Joni mengungkapkan, pemerintah pusat dalam pertemuan tersebut menyampaikan adanya alokasi sekitar Rp6 miliar. Namun, nominal itu dianggap belum memadai untuk kebutuhan pembangunan stadion secara keseluruhan.
“Di awal 2026 ini kami komisi C ke kementerian PU, memang katanya ada dan katanya anggarannya cuman Rp6 miliar. Saya waktu itu bilang nanti kalau dapat dari pusat dan harus membongkar bangunan lama harus ada MoU,” ujarnya.
Menurut Joni, revitalisasi stadion membutuhkan perencanaan serta pendanaan yang matang. Jika pekerjaan dilakukan secara bertahap tanpa kepastian anggaran lanjutan, pembangunan berisiko hanya selesai pada bagian tertentu.
Kekhawatiran tersebut menjadi pertimbangan DPRD Kabupaten Pati dalam menyikapi alokasi dana yang tersedia tahun ini. DPRD Kabupaten Pati tidak ingin penggunaan anggaran justru menghasilkan proyek yang tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Jangan sampai karena di 2026 ini hanya Rp6 miliar di 2027 tidak ada anggarannya. Jadi kita harus hati-hati supaya stadion itu benar-benar terealisasi. Kalau memang tidak ada anggaranya ya tidak usah,” imbuh politisi Demokrat tersebut.
Karena itu, revitalisasi Stadion Joyokusumo dipastikan belum terealisasi pada 2026. DPRD Pati berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat kembali melakukan koordinasi untuk memastikan dukungan pendanaan yang lebih kuat pada penganggaran selanjutnya.
Dengan kepastian anggaran, revitalisasi diharapkan dapat dilakukan secara utuh dan tidak berhenti di tengah proses pembangunan. (ADV)
