PATI – KanalSatu.id, Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang membahas pandangan umum fraksi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Melalui forum tersebut, setiap fraksi menyampaikan berbagai pandangan dan masukan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan pembahasan pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan yang dijalankan lembaga legislatif. Setiap catatan yang muncul dalam pembahasan akan menjadi bahan perbaikan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin profesional dan bertanggung jawab.
Dalam rapat tersebut, seluruh pandangan fraksi disampaikan secara kolektif oleh juru bicara Adam Maulana. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Agenda siang hari ini adalah pandangan umum dari masing-masing fraksi atas pelaksanaan APBD tahun 2025. Tadi masing-masing fraksi menyampaikan secara kolektif oleh saudara Adam Maulana, yang mana Kabupaten Pati memperoleh kategorinya Wajar Dengan Pengecualian,” kata Ali Badrudin.
Menurut Ali, opini tersebut harus menjadi bahan introspeksi bersama agar pemerintah daerah mampu memperbaiki berbagai aspek yang masih menjadi catatan auditor. Ia berharap evaluasi tidak berhenti pada pembahasan di ruang sidang, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program pembangunan berikutnya.
Ali menegaskan DPRD Kabupaten Pati memiliki komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBD agar seluruh anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pati. Karena itu, masukan dari fraksi diharapkan menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
“Melalui pembahasan ini, DPRD Kabupaten Pati bersama Pemkab Pati berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Selain memperkuat fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Pati juga berharap hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah tetap berjalan harmonis. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi modal penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh pandangan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Pati. Berbagai evaluasi akan dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Pati juga menargetkan dapat mengembalikan predikat laporan keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui pembenahan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan pengawasan di setiap organisasi perangkat daerah.
Dengan adanya pembahasan pandangan umum fraksi ini, diharapkan seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Evaluasi terhadap APBD 2025 bukan hanya menjadi penilaian atas kinerja masa lalu, tetapi juga menjadi pijakan untuk menghadirkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. (Adv)
