PATI – KanalSatu.id, DPRD Kabupaten Pati kembali menggelar rapat paripurna sebagai lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam forum tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan jawaban atas pandangan umum seluruh fraksi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pati itu dipimpin Ketua DPRD Ali Badruddin bersama Wakil Ketua Hardi dan Bambang Susilo. Sebanyak 33 anggota DPRD hadir sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum untuk dilaksanakan.
Ali Badruddin menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
Dalam penyampaiannya, Chandra menyampaikan apresiasi kepada tujuh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, kritik dan saran dari legislatif menjadi bagian penting dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
Selain menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi, Chandra juga menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten Pati.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pati atas perolehan penilaian pemerintah Kabupaten Pati atas opini wajar dengan pengecualian,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah menerima seluruh hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Berbagai rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem administrasi, pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran.
Menurut Chandra, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Ali Badruddin berharap proses pembahasan Raperda dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati. Seluruh tahapan akan dilanjutkan melalui pembahasan di alat kelengkapan dewan sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Melalui proses tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBD sekaligus mengembalikan opini terbaik dalam pemeriksaan BPK pada tahun-tahun mendatang. (Adv)
