PATI – KanalSatu.id, Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD Kabupaten Pati Tahun 2025 menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (22/6/2026), DPRD menerima laporan pertanggungjawaban yang disampaikan langsung oleh Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyebut rapat tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil audit BPK menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kabupaten Pati memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, namun masih terdapat beberapa catatan yang memerlukan perbaikan.
“Penyampaian pertanggungjawaban hasil laporan BPK tahun 2025 APBD Kabupaten Pati. Telah disampaikan detail oleh pak Plt Bupati Pati bahwa pelaksanaan APBD tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Sesuai hasil pemeriksaan, Kabupaten Pati mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian karena ada beberapa catatan,” kata Ali.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah temuan yang muncul dalam audit berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan keuangan daerah. Temuan tersebut menjadi alasan mengapa Kabupaten Pati belum mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti yang diperoleh pada tahun sebelumnya.
Selain itu, hasil audit juga mencatat adanya SiLPA sekitar Rp280 miliar yang berasal dari sejumlah unit pelayanan dan badan usaha daerah. Besarnya nilai SiLPA tersebut menunjukkan masih adanya anggaran yang belum terserap secara optimal.
Menurut Ali, kondisi tersebut harus menjadi bahan introspeksi seluruh perangkat daerah. Pengelolaan anggaran tidak hanya harus sesuai aturan, tetapi juga perlu memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Semua pihak harus lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran karena itu merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Pati juga meminta seluruh OPD hingga pemerintah desa meningkatkan disiplin administrasi dan pengawasan internal agar kesalahan serupa tidak terulang pada pelaksanaan APBD tahun 2026.
Melalui langkah perbaikan yang konsisten, Kabupaten Pati diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus mengembalikan predikat opini terbaik dalam pemeriksaan BPK pada tahun mendatang. (Adv)
