PATI – KanalSatu.id, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata masih terus digodok oleh DPRD Kabupaten Pati. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah keberadaan usaha karaoke yang dinilai perlu regulasi lebih jelas.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pembahasan belum selesai karena masih banyak hal yang perlu diselaraskan, terutama terkait dampak sosial dan ekonomi dari usaha karaoke.
“Kalau Perda Pariwisata masih dalam pembahasan,” katanya.
Menurut Ali, sektor karaoke tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut, sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan.
“Pelaku karaoke maupun PKL itu banyak yang menggantungkan hidupnya dari situ,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Pati ingin memastikan bahwa nantinya Perda yang disahkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi solusi agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa menimbulkan pelanggaran.
“Kita harus carikan jalan keluar supaya usaha tetap berjalan tapi tidak melanggar aturan,” tegas Ali.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga menyebutkan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum akan dilakukan guna menyempurnakan regulasi tersebut. Hal ini penting agar implementasi Perda tidak menimbulkan konflik di lapangan.
Tak hanya itu, DPRD Kabupaten Pati juga akan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan. Forum publik hearing akan digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Ada publik hearing nanti, masukan dari tokoh masyarakat, praktisi, dan ahli hukum tentu kita pertimbangkan,” jelasnya.
Dengan langkah ini, DPRD Kabupaten Pati berharap Perda Pariwisata benar-benar menjadi solusi yang adil bagi semua pihak, terutama pelaku usaha kecil. (Adv)
