KanalSatu.id – PATI, – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati Suriyanto meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor perikanan, khususnya nelayan. Menurutnya, pemerintah dalam membuat kebijakan harusnya yang memihak kepada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan rakyat seperti nelayan.
Pasalnya, Suriyanto seringkali mendengarkan keluhan dari para nelayan yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah.
Salah satu yang menjadi sorotan politisi dari Partai Demokrat ini adalah keberadaan kapal asing. Dengan adanya PP nomor 11 itu, Suriyanto bersama dengan nelayan yang lain beranggapan kapal asing mendapat izin untuk mencari ikan di perairan Indonesia.
Menurutnya, hal ini tentu akan menjadi saingan bagi nelayan Juwana dalam melaut yang bisa sampai di perairan Papua. Sehingga, ia mendorong agar pemerintah bisa lebih bijak lagi dalam membuat keputusan yang memihak kepada rakyat.
“Untuk teman-teman kita Nelayan Juwana, semoga saja dimudahkan dalam mengais rejeki. Bukan semata menjadi budak asing, pemerintah harus tahu keberadaan nelayan,” tambahnya.
Dikatakan olehnya, pekerjaan nelayan sangat beresiko tinggi lantaran dilakukan di tengah lautan lepas. Sehingga jika pemerintah mampu merubah isi dari PP nomor 11 tahun 2023 tentang PIT, menurutnya itu adalah suatu apresiasi yang sangat bijak dari pemerintah kepada rakyatnya.
“Aturan tidak hanya diolah, tapi pemerintah harus tahu dan harus bersinergi. Aturan jangan dipersempit. Kita cari solusi yang terbaik, kami wakil rakyat komisi B sangat mendukung,” tegas Suriyanto. (Adv)
