CILACAP – KanalSatu.id, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam agenda kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap pada Senin (26/10/2026). Rangkaian Kunker ini dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi warga secara langsung, mulai dari permasalahan nelayan, potensi energi hijau, hingga kendala legalitas lahan milik kelompok penghayat kepercayaan.
Dialog diawali bersama para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu. Sejumlah persoalan mendesak diungkapkan oleh nelayan setempat, seperti masalah pendangkalan alur pelayaran kapal serta kendala kuota dan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tergerus akibat maraknya pendaratan kapal dari luar daerah.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekda Sumarno menjelaskan bahwa Wapres mencatat seluruh poin penting untuk ditindaklanjuti bersama kementerian teknis terkait.
“Selain itu, nelayan mengeluhkan pendangkalan yang mengganggu aktivitas pelayaran. Persoalan tersebut diusulkan untuk ditangani melalui pengerukan, dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya,” ujar Sumarno.
Usai mendengarkan keluhan nelayan, rombongan meninjau Kilang Pertamina Cilacap untuk memantau pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), yakni avtur ramah lingkungan berbasis minyak goreng bekas (minyak jelantah). Pemprov Jateng berkomitmen mendukung penuh pasokan bahan baku SAF melalui pengumpulan minyak jelantah secara terstruktur hingga ke tingkat desa.
“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman ASN. Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” tambah Sumarno.
Rangkaian kunjungan ditutup dengan tatap muka bersama komunitas penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, yang menyampaikan kendala terkait kepemilikan tanah yayasan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendampingi Pemkab Cilacap dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengurai serta menyelesaikan berbagai persoalan lintas kewenangan tersebut.
(Hms.Jtg)
