PATI – Kilasfakta.com, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati diminta oeh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah untuk melakukan pengawasan terhadap jumlah guru wiyata bhakti yang mengajar di sekolahan. Hal ini perlu ditekankan supaya jumlah guru wiyata bhakti atau honorer tidak membludak.
Pasalnya, jika hal ini terus bertambah dirinya khawatir akan terjadi persaingan sesama guru saat penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami (DPRD) pesan kepada Disdik memang saat ini kami menyadari guru yang ada di SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama), memang lebih banyak guru honorer,” ungkap dia.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga sering menjumpai jumlah guru wiyata yang lebih banyak ketimbang guru negeri dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga perlu adanya pengawasan dari Disdik yang notabene adalah mitra kerja dari komisi D DPRD Pati.
Pengawasan oleh Disdik ini ditekankan oleh Muntamah untuk lebih mengingatkan kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah inilah yang mempunyai wewenang atau pembuat kebijakan di suatu sekolahan. “Kevalidan datanya (jumlah guru wiyata)kami belum pasti. Tapi saat kami sidak kadang-kadang dalam dalam satu SD guru negerinya cuma 2. Berarti yang lain kan honorer. Dari situ memang kami menyadari kebutuhan guru honorer banyak,” tambahnya.
Bahkan sebelumnya, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin juga berharap agar permasalahan guru honorer ini bisa segera dientaskan di 2026. Untuk itu, Ali juga berharap ada dukungan dan kinerja nyata dari Disdik untuk mewujudkan cita-cita ini. “Kami berharap masalah ini bisa segera selesai di 2026. Kasihan mereka para guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” tutup Ali. (Adv)
